Partai Buruh akan Ajukan Judicial Review UU PPP ke Mahkamah Konstitusi

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh bersama serikat buruh dan petani menolak revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan pihaknya akan melakukan judicial review secara formil dan materil ke Mahkamah Konstitusi pada pekan ini.

“Gugatan akan dimasukkan pada hari Kamis, paling lambat Minggu ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Juni 2022.

Said Iqbal menjelaskan sejumlah alasan terkait penolakan Undang-Undang itu. Pertama, revisi UU PPP dianggap intrik politik dari pemerintah dan DPR untuk pembenaran dari UU Cipta Kerja yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat.

Kedua, revisi UU PPP dinilai mengulang lagi metode pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Selain penuntasannya kejar tayang dan minim partisipasi publik, proses revisinya pun hanya menghabiskan waktu 10 hari saja.

“Bagaimana mungkin ibu dari sebuah Undang-Undang dibuat hanya 10 hari? Padahal Undang-Undang ini adalah dasar dari pembentukan Undang-Undang. Tetapi dibahas dengan cara kejar tayang,” kata Iqbal.

Ketiga, Iqbal memaklumi bahwa Ketua Panitia Kerja Badan Legislasi dan anggotanya adalah orang-orang yang membahas Omnibus Law yang dinyatakan cacat formil. Sehingga Iqbal tidak merasa heran soal itu.

Keempat, revisi UU PPP dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Alasannya adalah ada satu pasal yang menyatakan dalam waktu 2x7 hari setelah sidang paripurna, sebuah produk Undang-Undang bisa dilakukan perbaikan.

Selanjutnya: Ada sejumlah pasal yang diduga berubah

• 1
• 2
• Selanjutnya